freightsight
Selasa, 9 Agustus 2022

PELABUHAN

Pengusaha Lirik Panasahan Jadi Pelabuhan Ekspor

5 Agustus 2022

|

Penulis :

Tim FreightSight

Pelabuan Panasahan

Pelabuhan Panasahan via harianhaluan.id

Pengusaha menilai Pelabuhan Panasahan Painan layak dijadikan sebagai salah satu pelabuhan ekspor barang tambang karena posisinya yang sangat strategis di kawasan teluk.

Pengusaha tambang batu bara kini mulai melirik Pelabuhan Panasahan Painan Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat untuk menjadi pelabuhan ekspor hasil tambang ke negara tujuan ekspornya.

Kepala Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Teluk Bayur Wigyo menyampaikan Kantor Penilaian Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Kota Padang kini sedang melakukan penilaian besaran sewa lahan darat dan fasilitas pelabuhan lainnya.

"Ya, mereka PT Bumi Bara Andalas yang punya konsesi di Tapan Kecamatan Basa Ampek Balai dan Lumpo Kecamatan IV Jurai," ungkapnya di rumah dinas Bupati Rusma Yul Anwar di Painan.

Menurutnya kerjasama dengan perusahaan tambang batubara PT Bumi Bara Andalas ini merupakan yang pertama dilakukan KSOP sebagai regulator di pelabuhan.

Mereka menilai Pelabuhan Panasahan Painan layak dijadikan sebagai salah satu pelabuhan ekspor barang tambang karena posisinya yang sangat strategis di kawasan teluk.

Dimulainya kegiatan ekspor dari Pelabuhan Panasahan dinilai akan mendorong perekonomian daerah, khususnya bagi masyarakat yang ada di sekitar kawasan pelabuhan.

Rencana ini sekaligus bisa menjadi stimulan bagi pengusaha lokal untuk masuk ke lini pelabuhan. Tenaga kerja bongkar muat dan perusahaan ekspedisi muatan kapal laut bakal aktif.

"Tentu kami minta dukungan dari semua elemen di Pesisir Selatan, khususnya masyarakat," sebut KSOP.

Namun yang tak kalah penting lanjut KSOP adalah dimulainnya aktivitas ekspor dari panasahan tentu dapat mendorong percepatan pengembangan kawasan darat pelabuhan.

Lebih lagi, Pelabuhan Panasahan termasuk dalam program tol laut yang dicanangkan Presiden Joko Widodo serta tercatat sebagai penyanggah Teluk Bayur atau naik tingkat dari sebelumnya hanya menjadi pengumpan.

Terkait program ini, KSOP menargetkan pengembangan bisa dimulai di 2023.

"Mudah-mudahan dalam waktu dekat. Kami berupaya agar pengambangan terlaksana pada tahun depan," ungkapnya.

Dalam perencanaannya, pengembangan kawasan darat Pelabuhan Panasahan bakal dilakukan di atas lahan seluas 10 Hektare dan kini telah tersedia sekitar 1,2 Hektare dari total kebutuhan.

Saat ini pihaknya bersama pemerintah kabupaten sedang menyiapkan detail enginering design (DED) dan masterplant (rencana induk) pengembangan sesuai syarat dari Kementerian Perhubungan.

"Setelah itu dilanjutkan dengan revitalisasi dermaga lama agar bisa berfungsi optimal. Kalau nilai investasi yang bakal disiapkan kementerian kami belum bisa sampaikan," terangnya.

Selain itu ada beberapa persyaratan lain yang harus pemerintah kabupaten siapkan, seperti alih fungsi mangrove di sekitar pelabuhan yang juga masuk dalam rencana pengembangan kawasan.

Pemerintah kabupaten harus membentuk sebuah kelembagaan berupa Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bidang pelabuhan yang nantinya turut andil dalam sistem operasional dan pengelolaan pelabuhan.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Rusma Yul Anwar menyampaikan pihaknya terus berkoordinasi dengan KSOP Teluk Bayur sambil menyiapkan persyaratan daerah dalam pengembangannya.

Daerah memiliki harapan besar terhadap rencana pengembangan pelabuhan itu, karena sejak mulai berdiri puluhan tahun silam keberadaannya belum memberikan dampak berarti pada kemajuan daerah.

"Tekadnya hanya satu, bagaimana ini bisa optimal, sehingga berkontribusi terhadap kemajuan daerah dan taraf kesejahteraan masyarakat," sebut bupati.

Bupati mengungkapkan telah menugaskan Dinas Perkimtan dan Lingkungan Hidup untuk menyelesaikan izin lingkungan dan alih fungsi mangrove yang terdampak pengembangan.

Alih fungsi dan penggunaan lahan itu bakal diakomodir pada Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang, sehingga tidak menimbulkan persoalan dalam kegiatan pembangunannya.

Bahkan pemerintah kabupaten juga telah menyiapkan lahan pengganti kawasan mangrove yang terdampak.

"Lahannya banyak. Mudah-mudahan izin lingkungan dan alih fungsinya segera selesai," sebut bupati.

Sedangkan terkait penyiapan lembaga operasional pelabuhan bupati mengaku telah menugaskan Dinas Perhubungan setempat untuk terus melakukan kajian, sehingga bisa rampung tahun ini.

"Setelah itu baru dilakukan kajian lanjutan. Karena itu kami atas nama pemerintah kabupaten mengajak seluruh pihak untuk mendukung rencana pengembangannya,'" ajak bupati.