Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kementerian Investasi memastikan pasir silika belum menjadi prioritas untuk larangan ekspor tahun ini.

Nurul mengatakan terus mendorong peningkatan investasi di sisi manufaktur atau di sejumlah daerah tambang utama seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan sebagian Kaltim.

Kementerian Investasi memastikan bahwa pasir silika atau kuarsa yang menjadi bagian dari himpunan mineral bukan logam rupanya belum menjadi prioritas untuk dikenakan larangan ekspor pertengahan tahun ini.

Deputi Promosi Penanaman Modal BKPM Nurul Ichwan mengatakan bahwa pemerintah belum melihat urgensi untuk segera menyetop ekspor pasir kuarsa itu kalau dibanding dengan mineral logam lainnya, seperti bauksit hingga timah dalam waktu dekat.

“Larangan ekspor silika belum pasti tahun ini, pasir silika kan kemampuan dari negara-negara lain juga cukup besar, kita cukup juga tapi bukan yang terbesar,” kata Nurul saat ditemui di DPR RI, Selasa (7/2/2023).

Walaupun demikian, Nurul mengatakan bahwa kementeriannya terus mendorong peningkatan investasi di sisi manufaktur atau penghiliran pasir kuarsa yang ada di sejumlah daerah tambang utama seperti Kepulauan Riau, Bangka Belitung dan sebagian Kalimantan Timur.

Misalkan, beliau mencontohkan, baru-baru ini ada tiga investor asal China dan Korea Selatan telah menunjukkan komitmen investasi yang besar untuk masuk pada penghiliran silika menjadi kaca. Hanya saja, beliau enggan membeberkan besaran komitmen investasi sudah dibuat tiga pabrikan asal China dan Korea Selatan tersebut.

Saat ini, kata beliau, kementeriannya berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk menyiapkan lahan minimal 200 hektare demi pembangunan industri terintegrasi turunan pasir kuarsa tersebut.

“Ini dia sudah pasti masuk ke Indonesia, memanfaatkan silika untuk bikin kaca, kalau tambang bisa disuplai kawan-kawan pemilik tambang di daerah,” kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) getol untuk bisa mendorong moratorium ekspor pasir kuarsa dalam waktu dekat ini. Kemenperin berkepentingan mengamankan investasi semikonduktor masuk lewat perusahaan Amerika Serikat (AS).

Rencana itu disampaikan oleh Direktur Jenderal (Dirjen) Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika (Ilmate) ketika Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu (9/11/2022).

"Diskusi ke arah sana masih dalam kerangka Indo-Pacific Economic Framework )IPEF]. Jika AS tertarik, mereka akan follow up. Mudah-mudahan investasinya dalam waktu dekat," kata Taufiek.

Belum lama ini, lanjut Taufiek, Indonesia melakukan lobi ke produsen semikonduktor asal AS. Indonesia menawarkan stok pasir silika yang dapat digunakan sebagai material pembuat semikonduktor. Lobi tersebut melibatkan organisasi bilateral antara RI-AS, The United States - Indonesia Society (Usindo). Sebagai informasi, Usindo yaitu organisasi bilateral RI-AS bertujuan memperkuat hubungan kedua negara, termasuk dalam sektor ekonomi.

"Setelah ini didiskusikan dalam Usindo. Jadi, pengusaha AS didorong untuk mem-follow up proyek kita. Bahwa kita harus punya satu desain center semikonduktor dan pabriknya," tuturnya.

Belum diketahui potensi nilai investasi yang dapat diraup Indonesia dari Amerika Serikat di industri semikonduktor. Namun, sebagai gambaran, tahun lalu PT Infineon Technology Batam berkomitmen berinvestasi di Indonesia yang jumlahnya senilai Rp1,3 triliun, dengan kapasitas produksi sebanyak 150 juta pcs per pekan pada 2030.

Lebih jauh lagi, Taufiek di sini pun juga mengatakan bahwa pendekatan Indonesia kepada investor 'Negeri Paman Sam' itu pun juga dipicu terganggunya rantai pasok semikonduktor global karena adanya perang. Hal ini semakin rentan dengan ketegangan politik China-Taiwan.

"Untuk mobil listrik, semakin canggih butuh lebih banyak semikonduktor. Tapi, sekarang karena masalah geopolitik suplai semikonduktor lambat," ujarnya.