Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya memenuhi kebutuhan produk domestik dengan berbagai produk lokal.

Menteri Koperasi (Menkop) dan UKM Teten Masduki mengatakan Kementerian Koperasi dan UKM terus berupaya memenuhi kebutuhan produk domestik dengan berbagai produk lokal.

Hal ini disampaikannya dalam kunjungan acara bertajuk "Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri dan UMKM 2022" di Nuansa Dua, Bali.

Menurut Menkop, alat-alat kesehatan, pertanian, dan teknologi pengelolaan makanan dalam negeri masih banyak diimpor dari luar negeri. Padahal menurutnya, semua produk tersebut sebenarnya bisa diproduksi dalam negeri.

"Kami akan perbaiki ekosistem dari sisi suplainya sehingga RI tidak akan melakukan impor lagi. Dan kita (Indonesia) bisa memproduksi kebutuhan dalam negeri lewat produk UMKM," ujar Teten pada Kamis (24/3/2022).

"Kuantitas dan kualitas produk dalam negeri sudah siap. Bahkan tidak kalah dengan produk luar negeri," dia menambahkan.

Menteri Teten menjelaskan, bahwa produk UMKM dalam negeri ini perlu dorongan dan perhatian lebih dari pemerintah.
Kemudian dia melanjutkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah menyampaikan bahwa belanja Pemerintah Pusat, Daerah dan BUMN harus menyerap produk UMKM dalam rencana mereka.

Merujuk pada Undang-Undang Cipta Kerja, 40 persen anggaran belanja negara harus dibelanjakan untuk produkUMKM.

"Kalau PBN sudah mencapai Rp5.000 triliun, coba hitung berapa value-nya? Ini akan sangat besar," tuturnya.

Teten lantas memberi contoh produk lokal berbahan dasar bambu yang memiliki kualitas tinggi dan punya aneka varian yang beragam. Produk-produk tersebut layak disejajarkan dengan produk sejenis dari China maupun negara empat musim lain.

"Indonesia juga mempunyai tradisi namun dan bisa menggantikan kayu. Dari segi ekonomi, produk ini bisa menjadi solusi permasalahan lingkungan karena bambu dapat diproduksi secara cepat dan masif serta memiliki nilai ekonomi tinggi," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP) Abdullah Azwar Anas menuturkan bahwa pemerintah telah menyiapkan strategi dalam rangka meningkatkan penyerapan produk UMKM dan belanja.

Langkah pertama, menargetkan semua K/L dan Pemerintah Daerah secara bertahap untuk mengelola katalog sektoral dan lokal.

Kedua, memangkas rantai birokrasi E-Katalog menjadi satu tahap. Ketiga, memangkas prosedur dan mekanisme E-Katalog menjadi 5 mekanisme untuk mencantumkan barang di E-Katalog.

Terakhir, menghilangkan aturan terkait perpanjangan kontrak E-Katalog.