Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kata MenKopUKM, masih rendahnya kemitraan strategis, tingginya biaya logistik inbound dan outbound, rendahnya daya saing, serta rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional para pelaku usaha di Tanah Air.

Menteri Koperasi dan UKM (MenKopUKM) Teten Masduki mendorong pelaku UMKM bermitra dengan usaha besar agar tergabung dan bisa masuk dalam rantai produksi global (global value chain/GVC) untuk meningkatkan peluang UMKM naik kelas.

Menurutnya, saat ini partisipasi UMKM dalam global value chain baru 4,1% dari jumlah unit usaha. Sementara, dari keseluruhan perusahaan besar, sebanyak 25,6 persen di antaranya telah berpartisipasi dalam GVC.
"Hal ini sangat timpang karena mayoritas UMKM adalah pelaku usaha mikro," kata Teten dalam keterangan tertulisnya pada Senin (3/10/2022).

Dijelaskan Teten, dibandingkan dengan negara-negara lain, Global Value Chain UMKM Indonesia masih tertinggal. Di sejumlah negara tetangga, persentasenya sudah lebih besar di antaranya di Malaysia sudah mencapai 46,2%, Thailand 29,6%, Vietnam 20,1%, dan Filipina 21,4%. Tantangan lain, kata MenKopUKM, masih rendahnya kemitraan strategis, tingginya biaya logistik inbound dan outbound, rendahnya daya saing, serta rendahnya pemenuhan sertifikasi internasional para pelaku usaha di Tanah Air.

"Kemitraan yang kita harapkan adalah hubungan saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan," ujarnya.

Di dalamnya mencakup adanya alih keterampilan dan teknologi, hingga pendampingan produk UMKM.
"Kemitraan saat ini sifatnya masih pembinaan, belum terintegrasi dalam rantai pasok industri. Bukan konsep Bapak Asuh lagi. Yang kita harapkan, UMKM masuk rantai pasok industri seperti di Jepang, Korsel, dan China," kata Teten.

Selain itu, usaha besar juga wajib mendahulukan usaha mikro dan kecil, dalam waralaba, penyediaan lokasi, dan dalam distribusi memberikan hak khusus memasarkan barang dan jasa. MenKopUKM menyebutkan dari kemitraan itu terdapat insentif yang mendukung UMKM dan usaha besar. Antara lain, pengurangan pajak dan retribusi daerah, bantuan modal dan riset kepada UMK, dan koperasi, serta pelatihan vokasi. Bahkan, insentif lain bagi usaha menengah dan besar adalah pengurangan pajak dan restribusi daerah, dan super deduction tax atas pendampingan vokasi.

"Pemerintah juga memberikan kemudahan pembiayaan untuk rantai pasok UMK dan Koperasi melalui KUR klaster dan LPDB-KUMKM," ucap Menteri Teten.

Oleh karena itu, MenKopUKM berharap kepada Kadin Indonesia untuk terus mendukung UMKM dan koperasi agar berdaya saing dan bisa tergabung rantai pasok nasional dan internasional. "Dalam hal ini terdapat enam usulan kepada Kadin dalam mewujudkan itu," kata MenKopUKM.

Pertama, mendorong anggotanya untuk membangun ekosistem kemitraan rantai pasok dengan UMKM dan koperasi. Kedua, Kadin lebih aktif melakukan business matching dengan UMKM. Ketiga, membantu merumuskan kebijakan ekosistem rantai pasok pada setiap sektor usaha. Keempat, ikut membantu identifikasi kemitraan rantai pasok UMKM dan koperasi dengan BUMN. Kelima, mengembangkan market intelegence untuk pasar ekspor di berbagai negara. Sebab UMKM membutuhkan informasi terkait produk apa saja yang dibutuhkan pasar di luar negeri.

"Usulan keenam adalah mendorong anggota Kadin menjadi agregator untuk pasar luar negeri," kata MenKopUKM.