Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Setelah 8 bulan usai peluncurannya, tim Kementerian Koordinaor Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam untuk melakukan evaluasi implementasi aplikasi Logistics Ecosystem (BLE).

• Untuk melakukan simplikasi layanan pemerintah, Ambang menyampaikan bahwa 15 November 2021 lalu, sudah tercatat layanan yang cukup banyak.

Pada Maret 2021 lalu secara resmi telah diluncurkan Batam Logystics Ecosystem. Pada, Jumat (19/11/2021). Kini setelah 8 bulan usai peluncurannya, tim Kementerian Koordinaor Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melakukan kunjungan kerja ke Kota Batam untuk melakukan evaluasi implementasi aplikasi Batam Logistics Ecosystem (BLE) yang merupakan bagian dari National Logistics Ecosystem (NLE).

Pihak yang memimpin rapat evaluasi implementasi BLE ini adalah perwakilan dari Kemenko Marves dan dipandu langsung oleh staf ahli Menko Marves Bidang Manajemen Konektivitas. Selain itu, Kepala Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Batam (KPU BC Batam), dan juga Pimpinan Instansi terkait lainnya juga menjelaskan hasil implementasi BLE kali ini.

Ambang Prayoga selaku Kepala KPU BC Batam, sekaligus pengarah tim BLE KPU BC Batam, juga memaparkan tentang capaian serta progres yang dimiliki oleh Batam Logistic System saat ini. Ketika melakukan pemaparan tersebut dirinya juga didampingi oleh pihak lain, yakni Kepala Bidang Pelayanan dan Fasilitas Pabean dan Cukai II KPU BC Batam yang juga memiliki jabatan sebagai Ketua Tim BLE KPU BC Batam.

“Kami sampaikan progres dan capaian empat pilar utama BLE, yaitu simplifikasi antar layanan pemerintah, kolaborasi sistem layanan logistik antar pelaku usaha, layanan pembayaran, dan perbaikan infrastruktur,” ujarnya.
Untuk melakukan simplikasi layanan pemerintah, Ambang menyampaikan bahwa 15 November 2021 lalu, sudah tercatat layanan yang cukup banyak, yakni sebanyak 71 transaksi layanan ship to ship dengan sistem single submission (SSm).

“Saat ini kami sedang proses penyusunan Service Level Agreement (SLA) dan pengembangan utilitas kolaborasi STS tersebut,” katanya.
Di sisi lain, pada sampai tanggal 12 November 2021 lalu, sudah tercatat sebanyak 3.182 transaksi layanan persetujuan kedatangan kapal.

“Saat ini juga kemajuan lainnya adalah bersama Lembaga National Single Window (LNSW) kita kembangkan SSm untuk pengangkut yang dimaksudkan agar agen pelayaran cukup menyampaikan seluruh informasi terkait kedatangan/keberangkatan kapal satu kali saja ke Sistem Indonesia National Single Window (INSW),” papar Ambang.

Dia melanjutkan memaparkan tentang progres serta capaian terkait kolaborasi sistem layanan logistik yang dilakukan oleh antar pelaku usaha.

“Pemesanan truk sudah tercatat 44 transaksi, pemesanan kapal 97 transaksi, dan pemesanan gudang 195 transaksi, juga kami telah melaksanakan sharing session dengan para pelaku usaha di bidang tersebut untuk mengevaluasi dan mengetahui kondisi lapangan,” kata Ambang.

Untuk masalah layanan pembayaran, ia mengatakan saat ini sudah dilakukan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) dan juga sharing session dengan salah satu bank, sehingga layanan pembayaran menggunakan BLE bisa lebih maksimal.

“Bank Mandiri sudah PKS, juga akan disusul bank-bank BUMN dan swasta lainnya,” katanya.