Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kemenhub memastikan akan segera mengantisipasi penyebaran wabah PMK yang melanda hewan-hewan ternak Indonesia.

Kapal khusus angkutan ternak adalah salah satu sub sistem dari sistem angkutan laut nasional yang diselenggarakan pemerintah.

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan akan segera mengantisipasi penyebaran wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) yang tengah melanda hewan-hewan ternak yang ada di Indonesia. Demi mendukung swasembada daging nasional, Kemenhub mengoptimalkan layanan tol laut angkutan khusus ternak.

Kasubdit Angkutan Laut Khusus dan Usaha Jasa Terkait Kemenhub Pujo Kurnianto juga sangat mengharapkan bahwa pelayanan kapal angkutan ternak ini bisa ditingkatkan. Dengan demikian, tentu menurut Pujo bisa meningkatkan perekonomian para peternak yang ada di tingkat produsen juga menjamin ketersediaan daging yang ada di pasar konsumen.

“Tujuan akhirnya tentu adalah memperlancar arus distribusi ternak melalui angkutan laut dengan memperhatikan prinsip animal welfare di masa wabah PMK,” ungkap Pujo dalam pernyataan tertulisnya pada hari Kamis (25/8/2022).

Hendri Ginting selaku Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubunhan Laut Kemenhub di sini pihaknya menyampaikan bahwa sejak diluncurkan pada tahun 2015 lalu, program tol laut dan angkutan laut khusus ternak ini terus saja mengalami peningkatan dan perkembangan. Hal tersebut tentu saja bisa dengan mudah terlihat dari segi trayek, jumlah muatan dan kapasitas.

Ginting di sini menilai bahwa dengan peningkatan tersebut tentu saja memang hanya bisa disebabkan karena naiknya kebutuhan pangan yang ada di dalam negeri, salah satunya adalah kebutuhan terkait daging. Dengan demikian, tentu saja di sini Pujo menegaskan bahwa pihaknya memang sudah semestinya pemerintah untuk menyelenggarakan angkutan khusus ternak yang ada di dalam negeri.

Selain itu, di sini Ginting juga menjelaskan bahwa kapal khusus angkutan ternak adalah salah satu sub sistem dari sistem angkutan laut nasional yang diselenggarakan pemerintah. Hal tersebut tentu sja dilakukan dengan memberikan subsidi operasi kepada armada kapal khusus angkutan ternak dari dana APBN yang telah disalurkan pada setiap anggaran melalui DIPA.

“Program tersebut selaras dengan prioritas percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia,” ujar Giting.

Ginting di sini juga menambahkan bahwa tingkat distribusi ternak yang ada di Indonesia ini masih termasuk kurang. Hal tersebut tentu dikarenakan keterbatasan kemampuan armada angkutan laut nasional di dalam negeri.

“Di Indonesia, pengangkutan ternak masih dominan menggunakan kapal barang, sehingga tidak memperhatikan faktor kesejahteraan hewan,” ucap Ginting.

Bukan hanya itu, biaya transportasi untuk mengangkut ternak dengan menggunakan kapal kargo sangat tinggi. Ginting juga mengatakan bahwa hal tersebut membuat biaya transportasi melebihi persentase keuntungan pedagang.

“Oleh karena itulah, Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut mengupayakan pengembangan kapal khusus angkutan ternak secara bertahap dan terencana mencakup wilayah sentra lumbung ternak sapi terbesar di Indonesia ke seluruh nusantara,” jelas Ginting.

Ginting di sini menilai pengangkutan ternak dengan jadwal tetap dan teratur bisa membantu peternak sapi dalam hal kepastian waktu. Dengan demikian, tentu bisa mempersiapkan juga mengirimkan ternak hasil produksinya ke daerah konsumen.

Ginting di sini juga memastikan bahwa ternak sapi yang diangkut menggunakan kapal angkutan khusus ternak telah melalui tahapan karantina selama 14 hari di pelabuhan muat serta sudah mendapatkan Sertifikat Kesehatan Hewan (SKH) yang dikeluarkan Badan Karantina Daerah. Dengan demikian, Ginting juga menegaskan jalur tol laut merupakan sarana relatif aman demi menghindari potensi hewan kurban tertular PMK.

“Dengan demikian hewan ternak yg diangkut benar-benar sehat dan bebas dari wabah PMK,” tutur Ginting.