Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Menteri Perhubungan budi Karya Sumadi mendorong untuk melakukan pembenahan pada sistem logistik perkotaan di Indonesia. Hal ini dilakukan demi mendukung perwujudan target menurunkan biaya logistik di Indonesia.

“Perlu untuk dibentuk sistem logistik perkotaan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, serta lebih ramah lingkungan” tutur Menhub pada acara webinar perdana yang diselenggarakan oleh badan pengelola transportasi Jabodetabek (BPTJ) Kemenhub, secara online, dengan mengusung tema “membangun logistik perkotaan berkelanjutan di Jabodetabek”, pada Selasa (28/9)

Dalam webinar tersebut, Menhub memberikan himbauan agar semua pemangku kepentingan yang terkait, mau untuk bersama-sama melakukan kolaborasi, sehingga kedepannya akan tercipta sistem logistik perkotaan yang jauh lebih baik.

Sampai saat ini, di Indonesia masih terdapat beberapa permasalahan, yang berkaitan dengan logistik. Beberapa masalah tersebut adalah, berdasarkan data yang ada pada kementerian keuangan, biaya logistik di Indonesia pada tahun 2020 menjadi yang paling mahal jika di bandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya. Yang mana, mencapai 23,5% dari Produk Domestik Bruto (PDB), yang mana 8,5 % dari keseluruhan total tersebut adalah berasal dari transportasi darat.

Masih dalam seminar yang sama, menteri perhubungan juga menjelaskan bahwa pertumbuhan logistik, serta kendaraan pada wilayah perkotaan, juga memberikan dampak buruk bagi jalan raya. Misalnya, menyebabkan kemacetan lalu lintas, serta memiliki potensi untuk menyebabkan terjadinya kerusakan wilayah perkotaan secara keseluruhan.

Karena itu, Menhub menegaskan bahwa ia mendorong semua jajarannya untuk bersikap lebih sigap dalam membuat kebijakan, dan mendorong seluruh pemangku kepentingan agar bisa memberikan rekomendasi positif. Dengan demikian, diharapkan, ke depan akan bisa tercipta konektivitas logistik, dan juga dapat membantu pemulihan perekonomian. Lebih jauhnya, hal ini juga diharapkan akan mampu membantu perbaikan lingkungan.

Di sisi lain, Joalana B Pramesti, selaku Kepala BPTJ juga mengatakan bahwa beberapa program pembenahan sistem logistik darat telah digagas, serta tertuang dalam rencana induk transportasi Jabodetabek. Dari program tersebut, diharapkan akan ada penekanan biaya logistik sebesar 20% melalui Produk Domestik Bruto (PDB).