Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Rencana impor beras oleh Jokowi 2 juta ton menandakan pemerintah tidak punya perencanaan pangan.

Impor beras tersebut untuk bantuan sosial (bansos) pada Maret-Mei tahun ini.

Pakar menyebut bahwa rencana impor beras oleh Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) sebesar 2 juta ton menandakan pemerintah tidak punya lagi perencanaan pangan. Impor beras juga dinilai memang lebih menggiurkan jika dibanding dengan menyejahterakan petani nasional.

Guru Besar IPB University Dwi Andreas Santosa mengatakan bahwa impor beras yang baru-baru ini direncanakan pemerintah telah menyakiti petani Indonesia. Sebab, petani juga tengah menikmati harga gabah atau beras yang lumayan menguntungkan setelah sekian lama banyak merugi.

Menurut Andreas, impor beras juga secara tidak langsung telah merusak psikologis petani, apalagi saat ini sedang masa panen raya.

“Petani kan sedang menikmati harga. Jangan menghancurkan semangat tani. Karena impor 2018, itu dampaknya signifikan [2,016 juta ton], mereka motivasinya berkurang sehingga produksi kan turun terus,” ucap Dwi Andreas kepada Bisnis, dikutip Selasa (28/3/2023).

Andreas juga mempertanyakan alasan yang ada dibalik impor beras tersebut untuk bantuan sosial (bansos) pada Maret-Mei tahun ini. Pasalnya, dia berujar bahwa realisasi impor beras cukup memakan waktu, yakni sekitar 2-3 bulan.

“Sekarang katanya untuk bansos, gimana kalau bansos bulan ini, tapi barang impornya baru masuk 2,5 bulan lagi. Gimana logikanya? Ini tidak ada perencanaan sama sekali,” tutur pengajar yang juga Ketua Umum Asosiasi Bank Benih dan Teknologi Tani Indonesia (AB2TI) itu.

Menurutnya, importasi yang sudah dilakukan Bulog pada bulan Desember pun realisasinya terjadi padi pertengahan Februari lalu. Di samping itu, impor yang nilainya sebesar 500.000 ton itu tidak juga membuat harga beras turun.

“Yang harus dilakukan pemerintah sekarang mending lakukan rafaksi harga 10 persen atau Rp5.500 dari harga pembelian pemerintah (HPP) sebesar Rp5.000. Bukan kemudian dilakukan importasi beras di puncak panen raya,” ucapnya.

Mengomentari banyaknya penolakan penggilingan padi untuk menyuplai Bulog, Andreas pun meminta supaya pemerintah menaikkan HPP beras medium yang dibeli Bulog yang saat ini sebesar RP9.950 per kilogram (kg).

“Ya sudah mediumnya harus dinaikkan juga (HPP Bulog). Kalau enggak mau ya sudah, jelas saja impor menggiurkan. Harganya beras impor kan Rp7.400 per kg, ditambah biaya lain-lain hanya ditambah Rp2.300. Jadi hanya Rp9.000-an. Padahal beras premium Rp13.900. Untung Rp3.000,” ungkapnya.

Sebelumnya, Badan Pangan Nasional (Bapanas) juga telah menugaskan Perum Bulog untuk impor beras 2 juta ton sampai dengan akhir Desember 2023. Untuk 500.000 tahap awal, Bapanas meminta Bulog mengimpor sesegera mungkin sebagai cadangan bansos periode Maret-Mei.

Kepala Bapanas Prasetyo Adi menegaskan bahwa pemerintah akan berupaya memenuhi kebutuhan pangan masyarakat lewat berbagai skema, baik itu penyerapan dalam negeri maupun lewat pengadaan luar negeri (impor).

“Intinya pemerintah akan melakukan apapun untuk masyarakat, 270 juta penduduk Indonesia harus makan. Poinnya itu. Badan Pangan Nasional tentunya menyampaikan kondisi riil di lapangan,” ujar Arief saat disinggung realisasi impor beras di kawasan Depok, Senin (27/3/2023).

Menurutnya, Perum Bulog saat ini juga hanya memiliki sisa cadangan beras pemerintah (CBP) sebesar 227.000 ton. Padahal, pada Maret hingga Mei nanti Bulog sudah harus menyalurkan bantuan sosial (bansos) beras kepada kepada penerima manfaat sebanyak 300.000 ton.

Dalam surat Bapanas bernomor B2/TU.03.03/K/3/2023 tertanggal 24 Maret untuk penugasan impor tersebut, disebutkan bahwa tambahan pasokan beras tersebut bisa digunakan untuk program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Beras (SPHP), bantuan beras kepada sekitar 21.353 juta keluarga penerima manfaat (KPM) dan kebutuhan lainnya.