freightsight
Jumat, 1 Maret 2024

TEKNOLOGI

Jadi Sorotan, Brunei Tertarik Sistem Implementasi Maritim Single Window di Indonesia,

21 Juni 2023

|

Penulis :

Tim FreightSight

via kitapunya.net

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima delegasi dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam guna membahas mengenai implementasi dari Maritime Single Window.

Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menerima delegasi dari Maritime and Port Authority of Brunei Darussalam guna membahas mengenai implementasi dari Maritime Single Window.

Kunjungan delegasi dari Brunei Darussalam pada Senin (19/6/2023) ini merupakan tindak lanjut dari pelaporan Indonesia pada Sidang Facilitation Committee ke-47 di International Maritime Organization (IMO) pada bulan Maret yang lalu.

Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Capt. Hendri Ginting mengungkapkan, bahwa Sidang IMO FAL yang diselenggarakan pada bulan Maret 2023 telah mengadopsi Konvensi FAL yang menerapkan satu platform untuk pertukaran data di pelabuhan mulai 1 Januari 2024 mendatang.

Presentasi Indonesia pada sidang tersebut telah menarik perhatian sejumlah negara untuk berkunjung ke Indonesia, mempelajari lebih jauh mengenai penerapan Maritime Single Window.
“Untuk itu, kami menyambut baik kedatangan delegasi dari Brunei Darussalam ke Jakarta untuk bertukar pikiran dengan kami terkait implementasi dari Maritime Single Window tersebut. Sekitar minggu lalu kami juga menerima delegasi dari Tanzania dan Zanzibar untuk keperluan yang sama”, ujarnya.

Pada kesempatan tersebut, Ginting kembali menegaskan komitmen penuh Indonesia terhadap penerapan platform single window untuk standarisasi layanan dan pengurangan beban biaya.
“Kami telah melaksanakan jendela tunggal maritim dengan mengembangkan Inaportnet sejak tahun 2016 sebagai upaya untuk menghilangkan hambatan dan menurunkan biaya logistik untuk meningkatkan kinerja dan daya saing pelabuhan kita,” katanya.

Inaportnet itu sendiri, imbuh Ginting, merupakan bagian dari Indonesia National Single Window (INSW) yang merupakan upaya Pemerintah Indonesia dalam memperlancar kegiatan keluar masuk kapal di pelabuhan serta kegiatan bongkar muat barang dan penumpang. Sistem ini juga sangat berpengaruh terhadap lamanya kontainer berada di pelabuhan.
“Indonesia telah membuat capaian yang cukup signifikan dengan sistem yang dibangun melalui Inaportnet maupun sistem yang dibangun oleh kebijakan dan institusi terkait dalam rangka mempermudah penyediaan informasi baik oleh pemerintah, operator pelabuhan maupun perusahaan pelayaran nasional dan asing serta komunitas maritim terkait lainnya,” ucapnya.

Ginting mengungkapkan, saat ini Indonesia sedang mengimplementasikan Maritime Single Window melalui penerapan Inaportnet di 260 pelabuhan, yang akan membuat seluruh pelabuhan di Indonesia terintegrasi penuh dengan Maritime Single Window.

Menurut Ginting, Pemerintah Indonesia sangat berkomitmen dalam perubahan sistem menjadi digitalisasi, yang diharapkan dapat turut mendorong kinerja positif bagi seluruh pelabuhan di tanah air.
Digitalisasi menyeluruh terhadap pelayanan kepelabuhanan ini tentunya dapat terwujud dengan komitmen, kolaborasi serta sinergi yang kuat, baik antar Institusi/Lembaga dan stakeholder terkait, maupun dengan kolaborasi dan kerja sama dengan negara lain.
“Oleh karena itu, saya berharap site visit Maritime and Port Authority Brunei Darussalam ini dapat memperkuat kerja sama bilateral antara Indonesia dan Brunei Darussalam sebagai sesama negara anggota ASEAN di bidang transportasi maritim, serta dapat membuka peluang untuk menjajaki kerja sama lebih lanjut dengan IMO dan Negara Anggota Lainnya, khususnya terkait maritime single window,” tukas Ginting.

Delegasi Brunei Darussalam itu juga melakukan site visit ke PT. Pelindo (Persero) pada Selasa (20/6/2023). Turut hadir menerima kunjungan tersebut adalah perwakilan dari Direktorat Lalu Lintas dan Angkutan Laut, Direktorat Kepelabuhanan, Kantor Kesyahbandaran Utama Tanjung Priok, Lembaga Nasional Single Window, PT. Pelindo (Persero) dan Bagian Hukum dan KSLN Sesditjen Perhubungan Laut.