freightsight
Selasa, 9 Agustus 2022

DOMESTIK

Ini Langkah Pemerintah Memberdayakan UMKM di Tengah Sulitnya Menembus Pasar Dunia

5 Juli 2022

|

Penulis :

Tim FreightSight

UMKM Indonesia

Ilustrasi UMKM via pontas.id

UKM bakal menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia.

Logistik inilah yang menjadi salah satu tulang punggung dari perdagangan lintas negara.

Usaha Kecil dan Menengah (UKM) akan menjadi tulang punggung bagi perekonomian di Indonesia. Hanya saja, kontribusi UKM pada ekspor nasional masih sangat minim. Masih banyak faktor yang menjadi biang keladi sulitnya UKM Tanah Air untuk bisa menembus pasar dunia.

Yulius selaku Staf Ahli Menteri Koperasi dan UKM bidang Produktivitas dan Daya Saing membeberkan faktor-faktor tersebut.

Menurutnya, ada tantangan untuk UKM di Indonesia harus dihadapi dengan sangat serius dan bersama-sama. Apalagi sumbangsih sektor UKM secara nasional pada produk domestik bruto (PDB) sangat besar.

Tantangan pertama adalah persoalan Logistics Performance Index (LPI) Indonesia yang masih tergolong rendah senilai 3,15. Sementara LPI negara lain seperti Jerman justru mencapai (4,2), Swedia (4,05), Belgia (4,04), Singapura (4,0) serta Jepang (4,03).

Hanya saja jika dibandingkan dengan lower-middle income group seperti India, atau emerging economies seperti Vietnam dan Cote d’Ivoire, tentu saja LPI Indonesia tidak tertinggal terlalu jauh.

"Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia memiliki potensi untuk bisa memperbaiki indeks tersebut," ungkap Yulius, dalam acara Bangga UKM Indonesia, pada Selasa (28/6/2022).

Sementara itu, biaya logistik yang tinggi di Indonesia sudah mencapai 24% dari PDB nasional yang menjadi tantangan berikutnya.

Menurut Yulius, biaya logistik yang ada di negara lain seperti Malaysia justru hanya 13%, India 14%, dan China 14% dan Vietnam 20%.

Padahal, logistik inilah yang menjadi salah satu tulang punggung dari perdagangan lintas negara.

Beliau juga menegaskan, manajemen logistik bagus tentu mampu mengurangi trade cost juga membantu negara untuk bisa bersaing di kancah global.

Selanjutnya, proses border compliance yang di Indonesia membutuhkan waktu selama 56 jam. Sedangkan untuk proses documentary compliance memerlukan waktu hingga 61 jam. Berbeda dengan China yang memang hanya memerlukan waktu kurang dari 24 jam saja.

Tantangan UKM untuk mendunia ini selanjutnya adalah pandemi covid-19 karena masa pandemi ini mengakibatkan kelangkaan yang menyebabkan semakin tingginya biaya ekspor.

Terjadi kenaikan harga sewa rata-rata hingga 152%. Tujuan Asia naik menjadi 110%, Eropa 199%, Amerika 126%, Australia 155% juga Afrika 173%.

Tantangan krusial yang telah menjadi hambatan UKM Indonesia mendunia yaitu urusan pembiayaan. Ungkap Yulius, banyak sekali UKM-UKM yang ada di Indonesia justru tidak sanggup melakukan ekspor saat permintaannya banyak karena masalah utamanya adalah kesulitan pendanaan.

Pemerintah juga sudah mendorong perbankan untuk bisa memberikan pendanaan untuk UKM hingga 30% dari total pinjaman pada tahun 2025 nanti.

Jika dibandingkan 20% pinjaman perbankan, sektor UKM tentu bisa menyediakan hingga 97% tenaga kerja. Di samping itu, 80% pinjaman kepada para pengusaha besar hanya dapat menciptakan tenaga kerja sebesar 3 persen yang ini begitu kontradiktif.

Selanjutnya adalah masalah kualitas barang karena kualitas barang UKM yang ingin dikirim ke luar negeri tentu perlu sudah sertifikasi uji layak atau tidak. Untuk bisa melakukan sertifikasi produk, lagi-lagi justru terkendala masalah biaya.

Untuk bisa mengatasi permasalahan tersebut, Yulius melanjutkan, pemerintah melakukan pelatihan pendidikan kepada UKM untuk bisa melakukan kegiatan ekspor. Kemudian, pemerintah juga berupaya mendorong supaya UKM bisa melek digital.

Sekarang ini, baru UKM yang melek digital baru mencapai sekitar 12 juta. Untuk tahun 2030 nanti akan dorong hingga 30 juta UKM yang akan melek digital.