freightsight
Rabu, 28 September 2022

INFO INDUSTRI

Ini Kata Kadin Soal Kinerja Jokowi – Ma’ruf Dalam 2 Tahun Masa Jabatan

2 November 2021

|

Penulis :

Tim FreightSight

Pemandangan kepresidenan dari depan

Istana Merdeka © unknown via holidify.com

Baru-baru ini, pihak Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyampaikan pandangannya terkait kinerja Jokowi – Ma’ruf, serta jajaran kabinet Indonesia Maju, yang mana hingga sejauh ini mereka telah menjalankan pekerjaan selama 2 tahun.

Shinta W Kamdani, selaku koordinator wakil ketua umum (WKU) III Bidang Maritim, Investasi, dan luar negeri Kadin, menyampaikan bahwa sampai saat ini pemerintahan Jokowi – Ma’ruf telah melakukan yang terbaik, apalagi di tengah Indonesia yang saat ini sedang diterpa masalah pandemi Covid-19 yang juga sudah berjalan selama 2 tahun lamanya.

Beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah tentunya juga berpengaruh dan berkaitan dengan pengendalian pandemi. Beberapa kebijakan tersebut adalah diberlakukannya masa PPKM, dan stimulus Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Kebijakan ini terus-menerus adaptif menyesuaikan kebutuhan pengendalian pandemi dan pertumbuhan ekonomi,” katanya, Sabtu (23/10/2021).

Selain itu, diketahui pula bahwa pemerintahan Jokowi sampai saat ini terus aktif melakukan pembangunan infrastruktur, bahkan mereka juga berhasil menerbitkan undang-undang cipta kerja, serta berbagai macam aturan turunan, seperti daftar prioritas investasi (DPI), perbaikan layanan pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan berbasis digital, serta memperbaiki layanan sistem one single service (OSS).

Menurut penilaian Kadin, sampai saat ini kebijakan-kebijakan yang diambil telah menunjukkan nilai yang positif. Salah satu bukti dari hal tersebut adalah, Indonesia berhasil keluar dari krisis ekonomi sejak kuartal ii tahun ini. Tercatat pertumbuhan ekonomi di Indonesia semakin baik setelah masa PPKM. Selain itu, ada setelah diberlakukannya PPKM, para pelaku usaha juga terlihat semakin percaya diri.

Meskipun demikian, menurutnya saat ini pemerintahan Jokowi – Ma’ruf masih harus terus melakukan reformasi infrastruktur di luar konteks UU Cipta Kerja, apalagi dalam sektor peningkatan daya saing sumber daya manusia, dan juga memperbaiki masalah mismatch suply chain domestik, bahkan juga menyesuaikan kondisi iklim usaha untuk berbagai sektor industri di Indonesia.

“Ini berarti beban-beban usaha pokok industri, seperti biaya energi, biaya logistik, suku bunga pinjaman riil, dan sebagainya di Indonesia harus diefisienkan, agar bersaing dengan biaya dari kawasan lain,” tutur Shinta.