freightsight
Sabtu, 1 Oktober 2022

PELABUHAN

Indonesia Butuh Lakukan Efisiensi Pelabuhan

16 November 2021

|

Penulis :

Tim FreightSight

Pelabuhan kegiatan pengiriman

Shipping Pier Near Body of Water © James Heming vi...

  • Biaya pelabuhan sebesar 30 persen berasal dari biaya transportasi, maka itu perlu ada pembenahan dan efisiensi pada segmen transportasi lain.
  • KPK dan Kemenko Marves sedang fokus terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh pelabuhan, salah satunya adalah masalah mafia pelabuhan.

Baru-baru ini pihak SCI melakukan analisis terhadap perhitungan UNCTAD, yang mana hasilnya menunjukkan rata-rata waktu yang dihabiskan oleh kegiatan bongkar muat barang di pelabuhan Indonesia oleh setiap kapal adalah 1,62 hari. Dengan data yang demikian, maka waktu Indonesia jauh lebih lama dari Singapura (0,91 hari), Malaysia (1,42 hari), dan Thailand (1,32 hari).

"Khusus kapal kontainer, rata-rata waktu yang dihabiskan di pelabuhan di Indonesia selama 1,09 hari, sementara Singapura 0,77 hari, Thailand 0,79 hari, dan Malaysia 0,76 hari," kata Setijadi, Chairman Supply Chain Indonesia (SCI), Minggu (14/11/3/2021).

Menurut Setijadi, biaya pelabuhan sebesar 30 persen adalah berasal dari biaya transportasi (end-to-end). Karena itu diperlukan adanya efisiensi pada segmen transportasi lain. Beberapa yang termasuk diantaranya adalah transportasi hinterland yang memiliki kontribusi sebanyak 50 persen dari biaya transportasi.

"Peningkatan efisiensi kepelabuhanan dan logistik secara keseluruhan perlu dilakukan melalui peranan dan kerja sama para pihak terkait," jelas Setijadi.

Oleh sebab itu, melihat tindakan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) dan Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Kemenko Marves) membuat Setijadi menyampaikan apresiasi. Pasalnya, kedua instansi tersebut kini sedang fokus terhadap berbagai masalah yang dihadapi oleh pelabuhan, salah salah satu yang paling meresahkan adalah masalah mafia pelabuhan.

Dalam strategi nasional pencegahan korupsi tahun 2021-2022, salah satu tindakan dari upaya pencegahan korupsi adalah adalah perlu dilakukannya pemangkasan birokrasi dan peningkatan layanan di kawasan pelabuhan, yang mana hal ini memiliki tujuan utama untuk membenahi/memperbaiki birokrasi, serta mampu meningkatkan pelayanan pelabuhan untuk para pengguna jasa.

Di sisi lain, Menko Marves lebih fokus pada penanganan kehadiran mafia pelabuhan yang kehadirannya memang mampu menghambat kegiatan ekonomi dan efisiensi layanan logistik nasional.

"Birokrasi di pelabuhan harus dibenahi agar tidak ada lagi mafia-mafia yang menghambat kegiatan ekonomi di pelabuhan," papar Setijadi.

Selain dua instansi di atas, pihak SCI secara gamblang juga menyampaikan apresiasinya terhadap Jaksa Agung dan Polri yang selalu mendukung penuh upaya pemberantasan mafia pelabuhan.