Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Uni Eropa (UE) mulai menjatuhkan sanksi larangan impor batu bara Rusia pada pertengahan Agustus mendatang sebagai respon atas jatuhnya korban sipil di kota Bucha, Ukraina.

Utusan Uni Eropa (UE) dikabarkan akan menyetujui rencana larangan pembelian batu bara dari Rusia yang akan diberlakukan mulai pertengahan Agustus pada Kamis (7/4/2022). Pemberlakuan larangan ini sebulan lebih lambat dari yang direncanakan.

Seperti dilaporkan Reuters pada Kamis (7/4/2022) melalui sebuah sumber terpercaya dari UE. Rencana penundaan larangan menjadi pertengahan Agustus ini disebutkan karena adanya tekanan dari Jerman yang menunda kebijakan tersebut.

Pelarangan impor batu bara Moskow oleh Uni Eropa ini merupakan langkah signifikan dalam bagian sanksi kelima terhadap Rusia yang direncanakan Komisi Uni Eropa minggu ini sebagai reaksi terhadap jatuhnya korban warga sipil di kota Bucha, Ukraina.

Setelah usulan disetujui, maka kebijakan ini menjadi larangan pertama Uni Eropa atas embargo energi dari Rusia sejak berlangsungnya perang Rusia dengan Ukraina pada 24 Februari lalu.

Sebagai informasi, Eropa membeli sebagian besar batu bara Rusia di pasar spot, bukan melalui kontrak jangka panjang. Menyusul jatuhnya sanksi, pembelian spot tersebut akan dihentikan.

Menurut dokumen yang ditunjukkan Reuters, awalnya Komisi UE mengusulkan periode penghentian kontrak pembelian batu bara Rusia dilakukan penuh dalam kurun waktu tiga bulan sejak diberlakukannya sanksi. Yang berarti Rusia masih bisa mengekspor batu bara ke Uni Eropa selama 90 hari setelah jatuhnya sanksi.

Mengutip dari sumber yang mengetahui diskusi tersebut mengatakan dengan anonim, bahwa periode itu telah diperpanjang hingga empat bulan akibat tekanan dari Jerman yang merupakan pembeli utama baru Rusia dari Eropa.

Dengan sanksi yang diprediksi mulai berlaku akhir pekan ini, setelah dipublikasikan di jurnal resmi Uni Eropa, perusahaan Rusia akan secara efektif dapat mengekspor batu bara ke UE hingga pertengahan Agustus.

Seorang diplomat mengatakan, sebagian besar kontrak batu bara bersifat jangka pendek. Periode penghentian selama 90 hari akan memungkinkan mereka menyelesaikan kebijakan tanpa perlu pembatalan guna menghindari risiko hukum.