Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kementerian BUMN dan KKP menggodok pilot project demi banyak program.

KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrilisasi pangan yang ada di Indonesia.

Kementerian BUMN dan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggodok pilot project demi beberapa program. Program ini pun di luar dari pemenuhan kebutuhan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk para nelayan.

Menteri BUMN, Erick Thohir di sini pun juga menyebut bahwa sinergi dengan KKP merupakan bagian dari mendorong pertumbuhan industrilisasi pangan yang ada di Indonesia.

"Hari ini baru satu, bagaimana memastikan kesediaan BBM untuk nelayan, belum bicara budidaya, cold storage. Ini baru pilot project di bawah payung empat diskusi kesepakatan Pak Menteri dan saya," ujar Erick, Jumat (3/1/2023).

Dia di sini pun juga memastikan bahwa Kementerian BUMN dan KKP yang akan memaksimalkan potensi industrialisasi pangan yang ada di dalam negeri, khususnya yang ada di sektor kelautan dan perikanan.

Untuk saat ini saja Kementerian BUMN melalui PT Pertamina (Persero) juga sudah berkomitmen memenuhi kebutuhan BBM bersubsidi bagi para nelayan.

Adapun komitmen itu tentu saja juga ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama dengan antara kedua kementerian. Kolaborasi itu di sini pun juga untuk memenuhi kebutuhan bahan bakar minyak dengan harga terjangkau yang ada di lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Menteri KKP, Sakti Wahyu Trenggono di sini pun juga telah mencatat kebutuhan bahan bakar nelayan mencapai 3,4 juta kilo liter per tahunnya

Untuk dapat memastikan distribusi tepat sasaran dan tidak terjadi pemborosan, penyaluran BBM yang akan dilakukan pada enam zona penangkapan di Indonesia.

"Yang pasti kita sudah membuat zona, ada zona 1 sampai 6. Ini kita klaster dengan zona tadi, dan pelabuhannya sudah kita tentukan. Ini tentu memudahkan pendataan dan distribusi. Fokus bisa di tempat-tempat tadi, sehingga tidak terjadi pemborosan. Klaster bisa mengontrol pendistribusian," jelasnya.

Sinergi KKP dan Kementerian BUMN ini juga diakuinya baru langkah awal demi bisa mendorong produktivitas para nelayan di Indonesia, sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional.

KKP memiliki lima program Ekonomi Biru yang dapat juga disinergikan dengan lini usaha BUMN lainnya. Lima kebijakan Ekonomi Biru meliputi perluasan target kawasan konservasi perairan, penerapan kebijakan penangkapan ikan terukur berbasis kuota, pembangunan perikanan budidaya ramah lingkungan, pengelolaan berkelanjutan pesisir dan pulau-pulau kecil dan penanganan sampah plastik di laut melalui Program Bulan Cinta Laut.

"Yang pasti potensi ekonomi sektor kelautan dan perikanan ini harus dieksplorasi secara berkelanjutan. Kementerian BUMN memiliki jajaran usaha yang bisa menggarap sektor ini. Sekarang ini pertumbuhan kita cukup bagus, dan mudah-mudahan bisa kita tingkatkan. Kami di KKP siapkan infrastruktur yang ada seperti kebijakan, regulasi," pungkasnya.