Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Pemerintah memberikan PMN dalam bentuk BMN berupa lima kapal kepada ASDP.

Total nilai BMN itu tentu sudah mencapai sekitar Rp 204 miliar.

Pemerintah resmi memberikan penyertaan modal negara (PMN) dalam bentuk barang milik negara (BMN) berupa lima kapal kepada PT ASDP Indonesia Ferry (Persero). Direktur Utama ASDP Indonesia Ferry Ira Puspadewi di sini pun juga ikut memastikan akan memanfaatkan operasional lima kapal tersebut di rute perintis.

"PMN ini mayoritas beroperasi di wilayah keperintisan yang tidak dijangkau perusahaan swasta tapi BUMN," kata Ira dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi XI DPR, Selasa (7/11/2022).

Total nilai BMN itu tentu sudah mencapai sekitar Rp 204 miliar. Kelima kepal tersebut yaitu KMP Drajat Paciran senilai Rp 109,4 miliar KMP Mamberamo Foja senilai Rp 17,02 miliar, KMP Kokonao senilai Rp 17,1 miliar, KMP Lakaan senilai Rp 34,4 miliar dan KMP Lompa senilai Rp 26,5 miliar.

Ira merinci bahwa KMP Drajat Paciran beroperasi di lintasan cabang Jepara dengan rute Paciran (Lamongan)-Bahaur (Kalimantan Tengah), KMP Kokonao beroperasi di cabang Merauke dengan rute Poumako-Atsy-Eci-Sawaema dan KMP Lakaan beroperasi di cabang Kupang dengan rute Bolok (Kupang)-Aimere. Kemudian, KMP Lompa beroperasi cabangTernate dnegan rute Bastiong-Moti-Makian-Kayoa dan KMP Memberamo Foja beroperasi di cabang Biak dengan rute Biak-Teba-Bagusa-Trimuris-Kasonaweja.

"Proyeksi pemberian dampak penyertaan modal pemerintah pusat (PMPP), bisa dilihat yang mungkin naik signifikan itu ekuitas. Yang lainnya ada kenaikan tapi tidak besar," ucap Ira.

Ira menegaskan bahwa dengan adanya penyerahan BMN tersebut tidak akan langsung memberikan keuntungan besar bagi ASDP. Hanya saja, Ira juga memastikan operasional lima kapal tersebut akan bisa menjaga kelangsungan pelayaran di wilayah 3TP.

"Ada social values yang diciptakan dengan adanya PMN ini. Ini menjadi proximity kenaikan secara ekonomi di daerah itu," tutur Ira.

Dengan demikian, Ira mengatakan bahwa rangkaian penugasan negara kepada ASDP dilakukan demi bisa menjalankan fungsi keperintisan. Selain itu juga membuka lintasan baru demi bisa mendukung pemerintah serta memperlancar mobilisasi orang dan barang antarpulau.