Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tentang pentingnya quality assurance dalam ekonomi biru serta keberlanjutan.

Quality Assurance bisa dipedomani baik di tingkat Pusat maupun UPT lingkup BKIPM, bersama pihak-pihak yang terkait.

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menegaskan tentang pentingnya quality assurance dalam ekonomi biru serta keberlanjutan. Bukan hanya dalam bidang penangkapan ikan, quality assurance untuk menentukan produk dan perikanan sesuai norma, standar prosedur dan kriteria (NSPK) juga diperlukan dalam budidaya serta pengolahan ikan.

"Itulah yang kami jalankan, terutama terkait dengan sistem jaminan kesehatan ikan, mutu dan keamanan hasil perikanan hulu-hilir," ungkap Kepala Pusat Karantina Ikan (Kapuskari) Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan (BKIPM), Riza Priyatna di Jakarta.

Saat menjadi pemateri di forum "Blue Economy Conference and Trade Exhibition", Riza memaparkan pelaksanaan quality assurance dalam bidang budidaya. Dikatakannya, BKIPM pelaksana quality assurance melakukan sertifikasi ikan serta hasil perikanan untuk memastikan kegiatan budidaya menerapkan biosecurity sekaligus memenuhi persyaratan mutu juga bebas penyakit.

BKIPM melakukan pengawasan lalu lintas komoditi untuk mencegah masuknya penyakit ikan karantina.

Di bidang pengolahan, BKIPM mengawal keberterimaan produk unit pengolah ikan (UPI) ke berbagai negara. Hingga Juni 2022, 2.205 UPI terdaftar sebagai eksportir ke Vietnam, Uni Eropa, Rusia, Norwegia, Kanada, Korea Selatan, Arab Saudi dan Tiongkok.

BKIPM punya 46 unit pelaksana teknis (UPT) juga 1 balai uji standar. Riza memastikan bahwa UPT tersebar di berbagai daerah, di antaranya titik-titik vital pos lintas batas negara.

Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Kelautan dan Perikanan mengingatkan bahwa pentingnya quality assurance. Menurutnya, quality assurance berperan mendongkrak kinerja ekspor produk perikanan. Beliau menginstruksikan jajarannya memfasilitasi pelaku usaha perikanan baik dalam pendampingan, sertifikasi, profiling potensi pasar, sampai memperkuat peran sebagai quality assurance dari produk dihasilkan pelaku usaha.

Quality Assurance merujuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2021 soal Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kelautan dan Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 19 Tahun 2010 terkait Pengendalian Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan.

Quality Assurance bisa dipedomani baik di tingkat Pusat maupun UPT lingkup BKIPM, bersama pihak-pihak yang terkait. Beliau menegaskan rencana kerja tak lepas menyukseskan kebijakan prioritas KKP 2021–2024.

Adapun kebijakan prioritas KKP 2021-2024 meliputi penerapan penangkapan terukur setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan untuk keberlanjutan ekologi.

Kedua, pengembangan budidaya perikanan berorientasi ekspor demi komoditas unggulan yaitu udang, lobster, kepiting dan rumput laut.

Terakhir, pembangunan kampung-kampung perikanan berbasis kearifan lokal di perairan tawar, payau, laut demi pengentasan kemiskinan juga menjaga keberlanjutan ikan-ikan lokal khususnya bernilai ekonomis tinggi.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Perikanan Budidaya, Tb Haeru Rahayu mengungkapkan Covid-19 masih melanda dunia memberikan dampak serius di berbagai segmentasi termasuk sektor kelautan dan perikanan.

Atas dasar itulah Beliau mengimbau pelaku usaha perikanan budidaya supaya tidak lengah menjaga mutu dan keamanan produk perikanan budidaya.

Sehingga dalam hal ini Indonesia menaruh perhatian penuh atas permasalahan ini mengingat China adalah pasar ekspor utama Indonesia dari segi volume mencapai lebih 400.000 ton dan terbesar kedua setelah Amerika Serikat (AS) dari segi nilai. Bukan hanya itu, pemeriksaan produk sangat ketat untuk masuk ke suatu negara berpotensi diikuti oleh negara-negara buyer lainnya.