Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Pemerintah memberikan perhatian khusus pada sektor UMKM karena kontribusi sektor pada PDB capai 61%.

Satgas Ekspor nanti akan terkait peningkatan kapasitas UMKM ekspor.

Pemerintah senantiasa memberikan perhatian khusus, termasuk membentuk satgas ekspor pada sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) karena kontribusi sektor tersebut terhadap PDB sudah mencapai 61% dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 97% dari total tenaga kerja nasional.

Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Susiwijono mengatakan bahwa sektor UMKM terus didorong dengan berbagai kebijakan dan program yang sangat diharapkan bisa membangkitkan kembali bahkan memajukan sektor tersebut sampai bisa “go global” di masa mendatang, bahkan supaya partisipasi UMKM meningkat dalam global value chain.

Di samping itu, Susiwijono mencatat bahwa berdasarkan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) BPS Agustus 2022, rasio kewirausahaan sekarang masih rendah yaitu sebesar 2,86%. Salah satu penyebab rendahnya angka rasio tersebut yaitu dampak Pandemi COVID-19 pada perekonomian nasional, khususnya kepada sektor UMKM mengakibatkan banyak pelaku usaha terpaksa mengubah model bisnisnya, bahkan tidak sedikit yang justru gulung tikar.

Sisi positif dari perekonomian nasional yang terus stabil dalam dua tahun terakhir, sektor UMKM juga bisa bangkit kembali, bahkan mereka siap menembus pasar ekspor dengan produk jauh lebih berkualitas. Untuk “go global”, banyak UMKM harus berhasil menembus pasar ekspor dunia atau “go export” dulu. Dukungan Pemerintah demi UMKM yang ingin “go export” yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM.

“Selain itu, dalam Rapat Terbatas beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah mengarahkan kepada Menko Perekonomian untuk pembentukan Satgas Ekspor, yang mengurusi cakupan dari masalah akses pembiayaan, pelatihan, akses ke pasar, dan lain-lain. Sebenarnya juga program-program untuk UMKM di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian sudah cukup lengkap, semisal Kredit Usaha Rakyat (KUR),” jelas Susiwijono.

Susiwijono di sini pun juga menjelaskan tugas Satgas Ekspor nanti akan terkait peningkatan kapasitas UMKM ekspor.

“Menko Perekonomian yang nanti akan mengkoordinasikan semua Menteri terkait dalam pembentukan Satgas Ekspor. (Terkait pelatihan untuk UMKM ekspor) Selain pelatihan umum, karena kami mengkoordinasikan Kartu Prakerja juga, mudah-mudahan dengan terbentuknya Satgas Ekspor nanti akan lebih fokus mengurusnya,” kata Susiwijono.

Lebih lanjut lagi, pemanfaatan peran Pusat Logistik Berikat (PLB) juga akan dimaksimalkan supaya bisa membantu para pelaku UMKM untuk bisa mendapatkan bahan baku impor, pemberian cicilan pembelian barang modal/mesin dan akses pemasaran lokal dan global. Dalam hal ini, Kementerian Keuangan juga sudah memberikan pemberian insentif fiskal untuk PLB IKM melalui penangguhan PPN & PPNBM.

Beberapa kementerian di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian juga menjalankan program demi membantu sektor UMKM ekspor tersebut. Misalkan, Kementerian Keuangan yang memberi dukungan Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) Industri Kecil Menengah (IKM) melalui pembebasan PPN dan PPN impor yang diberikan bagi IKM/UMKM yang melakukan pengolahan, perakitan atau pemasangan bahan baku yang hasil produksinya demi tujuan ekspor, serta klinik ekspor untuk memberikan literasi dan edukasi ekspor untuk UMKM/IKM.

Selanjutnya, Kementerian Perdagangan juga sudah menargetkan penciptaan eksportir-eksportir baru skala UMKM melalui fasilitas informasi pasar ekspor, peningkatan daya saing produk, kerja sama, promosi dan citra serta peningkatan SDM.

Kementerian Koperasi dan UKM mendorong UMKM Ekspor dan Digital melalui fasilitas pelatihan manajerial SDM UMKM, pendampingan oleh Pusat Layanan Usaha Terpadu, penguatan kelembagaan koperasi dan fasilitas akses pemasaran ekspor.