Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Jika tuduhan kasus ini terbukti, dampaknya terhadap sektor pengiriman peti kemas bisa sangat luas.

Sejak pandemi terjadi, keluhan tentang kesalahan operator telah menyeruak di seluruh industri berbagai belahan di dunia.
Di Amerika Serikat (AS), Pemerintah Presiden Biden mencoba melindungi pelaku usaha ekspor dan umpor AS dengan menerbitkan Undang-Undang Reformasi Pengiriman Laut 2022 (OSRA2022). Undang-Undang tersebut memberi kekuatan pada Federal Maritime Commission (FMC).

Dalam sebuah kasus yang diajukan, salah satu maskapai terbesar di dunia, Maersk Line dan anak perusahaannya Hamburg Süd, dituding gagal memenuhi kewajiban kontraktual, kolusi dan pembalasan oleh mantan pelanggan OJ Commerce.
Kasus ini dapat menimbulkan denda jutaan dollar bagi operator.

Namun jika tuduhan kolusi ini terbukti, dampaknya terhadap sektor pengiriman peti kemas bisa sangat luas. Beberapa otoritas pesaing sudah mengkhawatirkan adanya pengecualian blok konsorsium yang memungkinkan garis terbentuknya aliansi.

2M, Ocean Alliance dan THE Alliance semuanya beroperasi secara legal di AS dan wilayah yurisdiksi Asia dan Eropa.
Sebagian besar bukti yang diserahkan ke FMC telah disunting dalam dokumen yang terpublikasi. CEO OJ Commerce, Jacob Weiss, mengklaim bukti tersebut berisi pelanggaran peraturan mengenai konsorsium yang bisa sangat memalukan untuk jalur pengiriman tertentu. Pengirim furnitur OJ Commerce meminta agar bukti ini diungkapkan.

“Pengalian memberikan kriteria yang sangat spesifik terkait apa yang memenuhi syarat bagi redaksi serta email yang jelas memalukan dan tidak memenuhi syarat,” ungkapnya.

Dia mengklaim telah memiliki bukti kolusi antara Maersk dan MSC. Secara terpisah, dilansir dalam The Loadstar, Maersk mengungkapkan bahwa mereka akan memberikan bukti yang diajukan pada sidang 8 Desember 2022 mendatang.

“Kami akan memberi pembaruan yang informatif,” kata seorang juru bicara Maersk tanpa ingin berkomentar lebih lanjut.
Sementara itu, sejumlah tokoh industri mengamati kasus ini dengan seksama.

Menurut Pendiri dan CEO Digital Forwarder Shifl di New York, Shabsie Levy, kasus ini akan menjadi titik balik dalam hubungan operator dan pelanggan.

“Kasus ini akan menjadi penentu cara operator bekerja untuk ke depannya,” sebutnya.

Lebih jauh, menurut konfirmasi Komisaris FMC, Carl Bentzel, masih ada lebih banyak lagi kasus lain yang sejenis.

“Kami telah melihat lonjakan kasus, pada kenyataannya perlu mendatangkan penegak hukum administrasi baru untuk menangani volume beban kasus. Semoga operator sudah mengambil langkah pasti untuk membersihkan praktik pengiriman yang tidak sesuai standar baru yang diberlakukan oleh OSRA22,” paparnya.

Menurut Bentzel, banyak dari kasus ini memiliki kesamaan dengan proses yang dibawa oleh OJ Commerce.

“Gagal mematuhi kontrak pengiriman telah menjadi masalah besar yang terjadi selama pandemi. Klaim tindak pembalasan sebagai tanggapan atas potensi langkah hukum belum dibuplikasikan dengan baik tetapi kami telah menerima tuduhan,” katanya.

Di sisi lain, Weiss mengklaim bahwa manajemen Maersk mengaku masalah ini dapat diselesaikan jika operator menerima semua kontak pengiriman tahuhan. Di mana hal ini telah memenuhi syarat OJ Commerce sebagai pelanggan utama dengan perwakilan penjualan yang berdedikasi serta dapat meringankan masalah rantai pasokan bagi perusahaan.

Namun, imbuh Weiss, Maersk menarik diri dari negosiasi pada menit terakhir dan meninggalkan OJ Commerce tanpa kontrak serta memaksa perusahaan ke pasar spot. Pihaknya mengatakan, tidak ada keinginan untuk memulai pertarungan hukum. Weiss mengklaim, bahwa sebagai akibat dari kurangnya kontrak, biaya tambahan OJ Commerce untuk pengiriman antara 4.200 dan 4.700 kontainer akan dituntut hukum dengan pengenaan denda sebesar US$ 63 juta hingga US$71 juta.