Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung keputusan pemerintah yang kembali akan membuka keran ekspor minyak goreng mulai 23 Mei 2022 mendatang.

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendukung keputusan pemerintah yang kembali akan membuka keran ekspor minyak goreng mulai 23 Mei 2022 mendatang.

Wakil Ketua III Kadin Bidang Maritim Investasi dan Luar Negeri Shinta Kamdani menyampaikan, Kadin sangat bersyukur kebijakan larangan ekspor minyak kelapa sawit atau crude palm oil (CPO) dan produk turunannya bisa dilepas dalam waktu dekat. Dengan demikian para pelaku usaha di seluruh rantai pasok sawit dapat kembali mengoptimalkan kinerja dan produktivitasnya seiring pembukaan keran ekspor minyak dan CPO.

Kebijakan tersebut menurut Shinta akan berkontribusi terhadap peningkatan penerimaan ekspor, pertahanan fiskal, hingga pertumbuhan ekonomi nasional.

“Ini karena ekspor sawit memiliki porsi yang signifikan terhadap kontribusi total ekspor nasional,” katanya pada Kamis (19/5/2022).

Selain itu, posisi Indonesia sebagai Ketua Presidensi G20 juga turut mendorong kebijakan pembukaan kembali ekspor minyak goreng punya nilai lebih. Dalam hal ini, Indonesia dapat lebih mudah membuktikan diri telah konsisten dan bersungguh-sungguh terhadap komitmen keterbukaan ekonomi dan berperan positif dalam meredakan krisis suplai pangan yang terjadi di pasar global.

Momentum ini penting sekali dijaga karena Indonesia memiliki kepentingan strategis dalam memanfaatkan Presidensi G20 untuk menarik investor untuk bekerja sama dengan para pelaku global.

Kadin berharap, selepas dibukanya kebijakan ekspor minyak dan CPO akan ada normalisasi kinerja ekspor CPO dan turunannya ke seluruh dunia, terutama ke negara-negara yang membutuhkan substitusi minyak nabati.

“Kalau bisa, Indonesia menggunakan ekspor CPO untuk membuka gerbang ekspor baru ke pangsa pasar minyak nabati yang belum dikuasai,” kata Shinta.

Walau begitu, di saat bersamaan, Kadin juga mengimbau agar pemerintah terus meningkatkan pengawasan terhadap ketersediaan suplai CPO kepada industri minyak goreng nasional, ketersediaan suplai minyak goreng di pasar, dan mendorong kelancaran distribusi minyak goreng kepada masyarakat yang membutuhkan sehingga dapat mengurangi potensi panic buying atau manipulasi harga jual produk oleh sejumlah oknum.

“Degan demikian, Indonesia bisa mempertahankan stabilitas suplai dan harga minyak goreng di pasar domestik meskipun tetap melakukan ekspor,” pungkasnya.

Sebelumnya, pemerintah melarang ekspor CPO dan produk turunannya pada 28 April lalu. Namun, pada 20 Mei 2022, Presiden Joko Widodo mengumumkan bahwa ekspor minyak goreng akan kembali dibuka mulai awal pekan depan.

Seiring kebijakan tersebut, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, pemerintah akan menerbitkan kembali aturan Domestic Market Obligation (DMO) dan Domestic Price Obligation (DPO) minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO).

Menko Airlangga menyebut kebijakan ini semata-mata untuk menjaga ketersediaan minyak goreng di dalam negeri.

“Sekali lagi saya tegaskan bahwa ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan bahan baku minyak goreng, dengan menerapkan aturan DMO oleh Kemendag dan DPO yang mengacu pada kajian BPKB,” kata Airlangga dalam konferensi pers pada Jumat (20/5/2022).

Airlangga menjelaskan, jumlah ketersediaan minyak goreng (DMO) ditetapkan sebesar 10 juta ton dengan rincian sekitar 8 juta ton untuk kebutuhan konsumsi dan 2 juta ton untuk cadangan.

Kementerian Perdagangan (Kemendag) akan mengatur besaran DMO untuk masing-masing produsen minyak goreng. Begitu pun mengatur mekanisme distribusi minyak goreng kepada masyarakat secara merata.

“Kemendag akan menetapkan jumlah besaran DMO yang perlu dipenuhi atau yang harus dipenuhi oleh masing-masing produksi serta mekanisme untuk produksi dan distribusi minyak goreng,” sebut Airlangga.