Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Pemerintah diminta memperluas jaringan KA barang dan short sea shipping untuk wilayah Jawa guna mengatasi kemacetan dan kerusakan di jalur Pantura Jawa.

Sigit mendorong pemerintah memperluas jaringan kereta barang dan menjalankan kembali program short sea shipping untuk mengurangi beban jalan.

Pemerintah diminta untuk dapat memperluas jaringan kereta api barang dan short sea shipping untuk wilayah Jawa guna mengatasi kemacetan dan kerusakan jalan di jalur Pantai Utara (Pantura) Jawa.

Anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sigit Sosiantomo menyebutkan bahwa jalur Pantura terbilang sudah kelebihan kapasitas (overload) akibat truk-truk barang tidak mau lewat jalan tol. Hal ini juga telah membuat ruas jalan di jalur Pantura cepat rusak dan menimbulkan kemacetan.

Sigit melihat adanya tren kenaikan pengguna jalur Pantura pada kendaraan berat seperti truk sejak 2021 lalu. Bukan hanya truk, hampir 80 persen lebih pengendara di sini pun rupanya juga lebih memilih menggunakan jalur Pantura, sementara pengendara yang memilih menggunakan Tol Trans Jawa hanya sekitar 19 persen saja.

“Hal ini tak hanya menyebabkan kemacetan dan kerusakan jalan, tapi juga rawan kecelakaan,” kata Sigit melalui keterangan resminya, Kamis (13/4/2023).

Dengan demikian, Sigit di sini pun juga ikut mendorong pemerintah untuk bisa memperluas jaringan kereta barang yang sudah ada dan menjalankan kembali program short sea shipping untuk bisa mengurangi beban jalan, termasuk di dalamnya juga mengurangi biaya pemeliharaan jalur Pantura yang cukup menguras APBN.

Dia memaparkan bahwa triliunan dana APBN dikucurkan setiap tahunnya untuk bisa membenahi jalur Pantura. Namun, perbaikan tersebut rupanya juga tidak bertahan lama dan kembali rusak akibat banyaknya kendaraan over dimension over load (ODOL) yang lebih memilih jalur Pantura.

Sigit melanjutkan bahwa truk dan kendaraan angkutan tersebut juga enggan melewati jalan tol karena tarifnya yang mahal. Truk-truk tersebut juga hanya dapat melaju hingga 40 km/jam, di bawah batas kecepatan minimal di tol, yaitu 60 km/jam.

“Kecepatan truk-truk yang sarat muatan hanya 40 km/jam. Jadi, pengusaha angkutan logistik lebih memilih Pantura ketimbang tol." Kata Sigit.

Untuk bisa memperluas jaringan kereta barang, Sigit di sini pun juga mengatakan bahwa pemerintah dapat mengaktifkan kembali jalur kereta nonaktif yang banyak tersebar di Pulau Jawa.

Moda kereta barang di sini pun juga dinilai sangat bisa diandalkan untuk mengangkut logistik dalam jumlah lebih besar, tepat waktu dan tarif yang kompetitif. Bukan hanya itu, jalur laut juga harus dikembangkan dengan program short sea shipping yang menghubungkan antar pelabuhan di Pulau Jawa.

Program short sea shipping ini tentu saja yang nantinya akan dapat menjadi bagian dari implementasi program tol laut pemerintah. Menurutnya, pemerintah sudah pernah membangun konektivitas short sea shipping, tetapi program tersebut malah sempat dinilai tidak berjalan.

Padahal, seharusnya konektivitas ini justru dapat menjadi bagian dari implementasi tol laut untuk bisa menarik swasta mengelola short sea shipping ini.

“Dengan diberikan insentif kepada pelaku dan penyedia jasa logistik yang bergerak dalam jalur short sea shipping, tentu pengusaha akan tertarik menyediakan jasa logistik lewat jalur laut. Jika diterapkan sebagai implementasi tol laut, tentu jalur Pulau Jawa ini akan lebih menguntungkan ketimbang tol laut di wilayah timur karena muatan kembali tidak kosong," pungkasnya.