Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

ALFI Kalimantan Tengah tidak berhenti meminta keseriusan pemerintah demi menertibkan distribusi BBM bersubsidi.

Pengusaha angkutan barang, penumpang dan nelayan hingga saat ini pun juga masih kesulitan untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi.

Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Kalimantan Tengah tidak berhenti untuk bisa meminta keseriusan pemerintah demi menertibkan distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena sampai saat ini dinilai masih ada banyak yang belum tepat sasaran serta tidak sesuai peruntukannya.

"Saat ini yang terjadi, yang menikmati BBM solar bersubsidi ini bukan yang seharusnya. Oleh sebab itulah kami berupaya agar di Kalteng atau bahkan di Kalimantan berlaku satu harga bagi BBM jenis solar. Tidak ada lagi yang subsidi sehingga semua akan lancar," kata Dewan Pembina ALFI Kalteng Zulkifli Nasution di Sampit, Selasa.

Harapan itu tentu saja juga disampaikan oleh Zulkifli saat Musyawarah Wilayah ke-1 Dewan Pengurus Wilayah ALFI Kalteng di Sampit. Acara ini pun juga dihadiri oleh pejabat dari instansi terkait seperti kepolisian, KSOP Sampit, Kadin dan lainnya.

Menurutnya, pengusaha angkutan barang, penumpang dan nelayan hingga saat ini pun juga masih kesulitan untuk bisa mendapatkan solar bersubsidi. Kendaraan juga harus antre bahkan berhari-hari jika memang ingin mendapatkan solar bersubsidi di SPBU, padahal hal itu sangat jelas tidak efektif karena memang waktu kerja menjadi terbuang juga berpotensi kehilangan pendapatan.

Melihat kondisi itulah, ada banyak sekali para pengusaha angkutan yang pada akhirnya memilih untuk menggunakan bahan bakar non-subsidi jenis Dexlite. Konsekuensinya, tentu di sini biaya akan bertambah sehingga pendapatan juga berkurang, sementara itu untuk menaikkan tarif tinggi juga dirasa cukup berat dan dikhawatirkan dikeluhkan konsumen.

Mantan Ketua DPD Organda Kotawaringin Timur ini juga mengakui bahwa pihaknya memperjuangkan penghapusan subsidi solar tidak mudah. Meski begitu, ALFI di tingkat pusat dan daerah juga akan terus menyuarakan usulan tersebut karena memang dampaknya diyakini akan lebih positif bagi pelaku usaha dan masyarakat.

"Ini perlu dukungan banyak pihak. Kami akan berkolaborasi dengan daerah lain, serta dukungan gubernur dan bupati se-Kalimantan agar pemerintah memberlakukan solar satu harga," ujar Zulkifli.

Sementara itu, Sekretaris ALFI Kalimantan Tengah Budi Hariono mengatakan bahwa sudah puluhan tahun para pengusaha angkutan logistik kesulitan untuk bisa mendapatkan BBM subsidi. Padahal, angkutan sangat berperan dalam menjaga stabilitas harga bahan pokok dan logistik lainnya di Kalimantan Tengah.

Penyaluran BBM bersubsidi yang tidak tepat sasaran, berdampak pada usaha angkutan, terbukti dengan masih sulitnya untuk mendapatkan solar bersubsidi, sementara Pertamina menyatakan bahwa pasokan selalu mencukupi. Imbasnya tentu saja juga dirasakan oleh masyarakat luas.

"Selama ini terpaksa pakai Dexlite karena sangat sulit mendapatkan solar bersubsidi. Di SPBU harga solar bersubsidi Rp 6.500, namun setelah keluar dari SPBU (eceran) harganya makin naik hingga Rp15.000 per liter. Kalau seperti ini, lebih baik BBM subsidi dihapuskan saja," tegas Budi.

Bukan hanya masalah pasokan BBM, kendala lain dirasakan sektor angkutan logistik yaitu kondisi infrastruktur yang memang masih banyak rusak di beberapa wilayah di Kalimantan Tengah. Menurutnya, perlu peningkatan signifikan dalam perbaikan jalan supaya arus barang dan jasa lebih lancar sehingga harga menjadi lebih stabil dan terjangkau.

"Parameter suatu negara atau daerah dilihat dari biaya logistik. Semakin murah biaya logistik, maka semakin makmur negaranya. Makanya kami sangat berharap dukungan pemerintah, khususnya terkait BBM dan infrastruktur tersebut," demikian Budi.