Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Pakar transportasi senior angkat bicara terkait kebijakan pemerintah melarang truk angkutan barang melintas saat lebaran.

Hierarki jalan itu harus mengikuti arus aliran angkutan barang.

Pakar transportasi senior Suripno angkat bicara terkait kebijakan pemerintah yang melarang truk angkutan barang melintas di jalan tol dan non-tol saat musim mudik lebaran.

Dia mengatakan bahwa kebijakan transportasi lebaran seharusnya tidak mengganggu kegiatan transportasi barang atau logistik. Menurutnya, pelarangan pada angkutan barang itu justru akan merugikan pemerintah dari sisi ekonomi.

Kepala Pusat Kajian Kebijakan dan Sistem Transportasi dan Logistik Institut Transportasi dan Logistik Trisakti mengatakan sesuai UU Nomor 13 tentang Jalan dibuat tahun 1982, konsep dasar pembangunan jalan untuk kepentingan angkutan barang bukan angkutan orang.

Kata Suripno, hirarki jalan itu harus mengikuti arus aliran angkutan barang. Jadi, jika mobil-mobil pribadi atau angkutan orang mengalami kemacetan saat momen-momen tertentu sebenarnya tidak masalah. Hal itu dikarenakan mereka bisa mengatur perjalanannya sendiri demi terhindar dari kemacetan.

Menurutnya, yang harus dilakukan pemerintah saat momen-momen Lebaran dan Nataru serta hari-hari besar lainnya mengalihkan masyarakat pengguna mobil-mobil pribadi itu ke moda transportasi umum.

Kementerian Perhubungan memprediksi lebaran tahun ini pergerakan masyarakat mencapai 123,8 juta orang. Jumlah ini meningkat 14,2 % dibandingkan Lebaran 2022 mencapai 85,5 juta orang. Untuk mengantisipasinya, Kementerian Perhubungan akan mengeluarkan sejumlah kebijakan mulai penyiapan sarana prasarana transportasi, aspek kesehatan, manajemen rekayasa lalu lintas dan lainnya.

Lebih lanjut Mantan Direktur Keselamatan Transportasi Kemenhub ini menegaskan, kebijakan pengaturan lalu lintas jalan saat Lebaran dan Nataru jangan sampai lebih mengutamakan kepentingan angkutan orang ketimbang barang. Kementerian Perhubungan harus menghitung potensi kerugian ekonomi dari setiap kebijakan yang akan diambilnya.

Pemerintah sebaiknya fokus pada angkutan barang memiliki konsekuensi pada masyarakat luas ketimbang angkutan orang. Menurutnya, pemerintah seharusnya menghitung kerugian ekonomi disebabkan kemacetan jalan akibat angkutan orang pada saat Lebaran itu.

Jika itu terkait barang-barang ekspor, Suripno mengutarakan kebijakan pelarangan angkutan barang saat Lebaran jelas membuat produk-produk Indonesia kalah saing. Hal itu disebabkan saat ditentukan barang-barang itu tidak ada di pasar. Selain itu, harganya menjadi tidak kompetitif lagi karena menjadi lebih mahal dari pesaing.

Selain barang ekspor, menurut Suripno beberapa barang lain yang juga penting jangan dilarang pada saat libur, utamanya menyangkut konsumsi masyarakat. Jangan sampai karena dilarang, harganya naik dan jadi langka, bahaya seperti itu.

Karenanya, Suripno menyarankan pemerintah jangan memanjakan pengguna kendaraan perorangan. Menurutnya, dalam fenomena angkutan perkotaan, pemerintah seharusnya mengkondisikan agar beralih ke angkutan antar kota.

Sama halnya kalau berbicara mengenai angkutan Lebaran, menurutnya, itu sama dengan fenomena angkutan perkotaan sekarang ini, di mana banyak ke luar kota adalah kendaraan pribadi.

Kalau di perkotaan, menurut Suripno, dikenal itu namanya manajemen kebutuhan, yaitu pembatasan penggunaan kendaraan perseorangan agar beralih ke angkutan umum. Karenanya, pemerintah harus melakukan perbaikan pada transportasi angkutan umumnya.

Selain itu, pemerintah harus membuat kebijakan agar penggunaan kendaraan pribadi lebih mahal dibanding menggunakan angkutan umum. “Kalau ini dilakukan, nggak usah dipaksa juga masyarakat pasti akan beralih ke angkutan umum yang biayanya lebih murah,” tukasnya.

Namun, dia melihat pola pikir pemerintah dalam mengeluarkan kebijakan sekarang ini sepertinya mau enaknya saja dan tidak ada dasarnya. “Yang sekarang itu manajemennya seenaknya saja dan nggak ada dasarnya. Pemikirannya enggak ada dan yang penting jadi aja. Pokoknya yang penting mudik dan mengikuti apa maunya masyarakat. Harusnya pemerintah itu berpikir untuk kelancaran logistik supaya bisa lebih efisien,” ucapnya.