Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

• Indonesia harus siap menerima penolakan dari Uni Eropa karena pemerintah menghentikan ekspor bauksit pada pertengahan 2023.

• IMA menilai memang saatnya Indonesia mengolah sumber daya sendiri dari hulu ke hilir.

Indonesia harus bisa siap menerima penolakan dari Uni Eropa karena pemerintah berencana untuk menghentikan ekspor bijih bauksit pada pertengahan 2023.

Djoko Widajatno selaku Direktur Eksekutif Indonesian Mining Association (IMA) mengatakan bahwa sejumlah negara dan kawasan berpotensi melayangkan protes akibat rencana pemerintah tersebut.

Uni Eropa bisa saja memprotes karena mereka ingin untung banyak, padahal China dan Jepang butuh bauksit juga.
Walaupun demikian, Djoko menilai pemerintah bisa saja mengatasi masalah ini. Karena memang bukan ini saja Uni Eropa memberikan gugatan. Beberapa tahun terakhir pun ternyata Benua Biru juga mengajukan gugatan kepada World Trade Organization (WTO) karena pemerintah melarang ekspor nikel sejak 2020.

Walaupun demikian, IMA menilai memang saatnya Indonesia mengolah sumber daya sendiri dari hulu ke hilir. Pun demikian, beliau menilai bahwa kalangan pengusaha di dalam negeri belum percaya diri dalam mengolah bauksit.

“Bisa saja, hanya memang kurang pede, sehingga semuanya hanya akan berjalan setengah hati. Jadi, untuk sekarang lihat saja proses yang ada,” ungkapnya.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mencatat cadangan bauksit Indonesia sekitar 4 persen atau 1,2 miliar ton dari total cadangan global yakni 30,3 miliar ton.

Angka ini tentunya cukup menempatkan Indonesia sebagai negara dengan cadangan bauksit terbesar keenam di dunia. Sedangkan negara lainnya meliputi Guinea 24 persen, Australia 20 persen, Vietnam 12 persen, Brazil 9 persen serta Jamaica 7 persen.

Cadangan bauksit di dalam negeri rupanya juga akan diperkirakan habis sekitar 92 tahun ke depan dengan mempertimbangkan tidak adanya penambahan smelter baru sejak 2020.

Sebelumnya, Joko Widodo selaku Presiden RI telah menyampaikan bahwa akan melakukan penghentian ekspor bauksit mulai pada akhir 2022. Langkah ini tentu saja diambil pemerintah demi meningkatkan nilai tambah dari hasil sumber daya dalam negeri.

“Akan dilanjutkan untuk berhenti ekspor bahan mentah (bauksit) dan selanjutnya tembaga, lalu emas dan timah,” ungkap Presiden RI, Senin (27/12/2022).

Jokowi juga menambahkan bahwa penghiliran akan terus dikebut pemerintah untuk memberi nilai tambah bagi negara. Bukan hanya serapan tenaga kerja, juga keberadaan industri hilir akan berdampak pada pendapatan negara.

Beliau juga menambahkan jika ingin mengambil atau membeli bahan mentah sudah tidak bisa lagi. Artinya mau tidak mau harus mendirikan industri di Tanah Air ini, sehingga kita tidak ekspor lagi yang namanya bahan mentah ke luar negeri.”

Di samping itu, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga mengatakan rencana tersebut paling lambat akan mulai direalisasikan pada 10 Juni 2023.

Ridwan Djamaludin selaku Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM saat konferensi pers mengatakan bahwa pemegang IUP penjualan bauksit pencucian dengan kadar di atas 42 persen paling lama sampai 10 Juni 2023