Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengambil sejumlah langkah dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok jelang Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru).

Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu mengambil sejumlah langkah dalam mengantisipasi lonjakan harga bahan pokok jelang Natal 2022 dan tahun baru 2023 (Nataru). Ada enam langkah yang diambil dalam upaya mengamankan stok dan rantai pasok kebutuhan pokok, mulai dari memastikan kestabilan stok hingga intervensi pasar.

Kini sudah enam langkah konkret sudah dijalankan Pemkab dalam mengatasi persoalan tahunan yang bisa menyebabkan lonjakan inflasi tersebut. Hal ini terlihat dalam High Level Meeting Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang berlangsung di ruang Rapat Bappelitbangda pada Kamis (8/12/2022).

Rapat yang dipimpin oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Agustinus Teguh Santoso itu, menindaklanjuti arah Kementerian Dalam Negeri (Kemendag) mengenai perkembangan harga kebutuhan pokok di Mahulu.
Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam, Lung, melaporkan perkembangan harga kebutuhan pokok di Mahulu per 5 Desember 2022 dalam kondisi stabil.

Hanya saja, Lung menjelaskan, ada beberapa komoditas seperti beras, minyak goreng dan telur ayam memerlukan perhatian khusus karena mayoritas barang tersebut didatangkan dari luar Mahulu.

“Kami akan terus memantau kestabilan stok dan harga pangan serta BBM di Mahulu,” kata Lung.

Ia juga menjabarkan ada 6 langkah konret yang sedang dan sudah diambil oleh Pemerintah Kabupaten Mahulu dalam mengatasi inflasi daerah akibat fenomena tahunan ini. Pertama, melalui operasi pasar murah, sidak ke pasar dan distributor agar tidak menaikkan harga, kerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk menjaga kelancaran rantai pasok, mendorong gerakan tanam sayur mayur, merealisasikan Belanja Tak Terduga (BTT) serta memberikan dukungan transportasi yang dianggarkan oleh APBD Mahulu.

Selain berkomitmen mengamankan stok dan rantai pasok harga bahan pokok, jajaran TPID Mahulu juga memperkuat sinergi dan konsistensi pengendalian inflasi daerah dalam menghadapi Nataru 2023. Salah satunya dengan menjadikan pengendalian inflasi sebagai isu utama dalam rakor TPID Kaltim pada 28 November 2022 lalu.

Dalam rapat itu, Lung mengatakan, pengendalian inflasi daerah memerlukan sinergi seperti pengendalian pandemi Covid-19 dengan cara melakukan komunikasi efektif di TPID provinsi maupun kabupaten kota dan juga mengaktifkan satgas pangan, BBM, subsidi tepat sasaran kepada masyarakat tidak mampu.