freightsight
Minggu, 4 Desember 2022

INFO INDUSTRI

Indonesia Segera Miliki Platform Logistik Nasional Sebelum 2024

18 November 2022

|

Penulis :

Tim FreightSight

via bctemas.beacukai.go.id

Pemerintah Indonesia menargetkan memiliki platform logistik nasional sebelum 2024 mendatang.

Sistem logistik nasional terdiri 4 pilar mencakup simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran serta tata ruang dan infrastruktur.

Pemerintah Indonesia sedang menargetkan memiliki platform logistik nasional sebelum memasuki tahun politik 2024 mendatang. Direktur Informasi Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea Cukai Kementerian Keuangan, Agus Sudarmadi mengatakan bahwa memang saat ini pemerintah sedang melakukan penyempurnaan ekosistem logistik nasional yang ada di 14 pelabuhan di Indonesia.

“Ini sesuai Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2020, Bea Cukai berperan penting dalam menyukseskan penerapan National Logistics Ecosystem (NLE), demi terciptanya penurunan biaya logistik dan pertumbuhan sektor industri,” kata Agus di webinar Forum Alinea.Id bertajuk “Tata Ulang Ekosistem Logistik di Pelabuhan”, Jum’at (11/11/2022) kemarin.

Agus di sini menjelaskan bahwa NLE merupakan suatu hubungan ekosistem logistik yang memang menyelaraskan arus lalu lintas barang juga dokumen sejak kedatangan sarana pengangkut hingga barang akan tiba di gudang. NLE di sini pun juga merupakan kolaborasi lebih dari 18 Kementerian/Lembaga (K/L) terkait, sistem perbankan, sistem transportasi pergudangan atau depo yang termasuk dalam NLE.

Sistem logistik nasional terdiri dari 4 pilar mencakup di dalamnya simplifikasi proses bisnis pemerintah, kolaborasi platform logistik, kemudahan pembayaran, serta tata ruang dan infrastruktur. “Untuk pilar ketiga, terkait pembayaran, sudah 100%. Karena prinsipnya mengikuti sistem kerja perusahaan swasta penyedia jasa layanan antar itu,” kata Agus.

Untuk pilar pertama yaitu progresnya 75%. Sedangkan pilar keempat, yang berkaitan dengan tata ruang dan infrastruktur progresnya justru masih 50%.

“Untuk tata ruang dan infrastruktur ini masalah utamanya ada di tingkat modernitas masing-masing pelabuhan. Yang paling modern kan sejauh ini di Jakarta. Kami sedang mengupayakan melakukan standarisasi di pelabuhan lainnya,” jelas Agus.

Pada kesempatan sama, Kepala Balai Karantina Kelas II Cilegon, Arum Kusnila Dewi mengatakan bahwa pada November tahun lalu, sudah dilakukan deklarasi penerapan pemeriksaan bersama karantina dan bea cukai atau Single Submission Joint Inspection-Quarantine Customs (SSm JI-QC).

“Sudah mulai diujicobakan di kawasan Banten, yakni Pelabuhan Ciwandan dan Cigading. Pelabuhan dikelola PT Pelindo II dan Krakatau Internation Port. Integrasi layanan terbukti mengefisienkan waktu 75%,” kata Arum.

Arum menambahkan bahwa setidaknya ada delapan aspek yang terintegrasi di pelabuhan, salah satunya pemetaan juga pengembangan sumber daya manusia. Saat ini, SDM terkait fungsi karantina yang ada di pelabuhan berjumlah 12 orang. Terdiri dari dokter hewan, paramedik karantina hewan, analis perkarantinaan tumbuhan dan pemeriksa karantina tumbuhan.

“Saat ini pun tindakan karantina yang kita berlakukan hanya satu kali. Tidak empat kali seperti sebelum penerapan sistem terintegrasi ini. Jadi benar-benar bisa efisien,” tandas Arum.