Sentral berita, analisis dan data logistik di Indonesia

Opsi pengelola buffer zone dan check point di luar pelabuhan formulasinya bisa berupa pengusahaan bersama penyediaan lahan dan penyediaan fasilitas. Ada juga opsi integrasi dan koneksi Cikarang Dry Port (CDP) sebagai fungsi chek point tersebut.

Kapal yang tertunda, truk yang antre, dan kontainer yang menumpuk menjadi momok dalam kelancaran layanan jasa kepelabunan. Oleh karenanya diperlukan keteraturan melalui berbagai regulasi maupun program aksi konkret stakeholders terkait guna menghalau momok tersebut.

Pasalnya, percepatan maupun kelancaran arus lalu lintas barang dari dan ke pelabuhan menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur performace logistik. Disamping juga perlunya dukungan hinterland atau kawasan industri/pabrik.

Dalam Gelar Dialog bertema ‘Mengupas & Menyamakan Persepsi Tentang Buffer Zone & Check Point’ Pelabuhan Tanjung Priok, di Museum Maritim Pelabuhan Tanjung Priok pada Selasa (30/8/2022), terungkap bahwa pembenahan pelabuhan Tanjung Priok masih perlu terus dilakukan agar pelayanan melalui pelabuhan tersibuk di Indonesia itu bisa lebih efisien.

Acara yang dilaksanakan Forum Wartawan Maritim Indonesia (Forwami) bekerjasama dengan PT Pelindo dan Kantor Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok itu menghadirkan pembicara antara lain; Kepala Otoritas Pelabuhan Tanjung Priok Capt Wisnu Handoko, General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok M Hadi Syafitri, yang mewakili pihak Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ) Solihin, Waka Dishub Provinsi DKI Jakarta Chaidir.

Turut hadir sebagai pembahas dalam acara tersebut, Ketua Umum DPP Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) Gemilang Tarigan, Direktur Eksekutif DPW Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) DKI Jakarta Budi Wiyono, dan Direktur Komersial dan Pengembangan Bisnis IPC TPK David P Sirait.

Capt Wisnu mengatakan, program national logistic ecosystem (NLE) akan semakin mudah diwujudkan jika semua layanan terkait logistik sudah terdigitalisasi.

“Selain memperbaiki layanan kita juga membangun integritas seluruh stakeholdersnya,” ujar Capt Wisnu saat membuka gelar dialog tersebut.

Pada kesempatan itu, Capt Wisnu menegaskan bahwa kebutuhan buffer zone sebagai fungsi check point pada terminal booking system.

Dari sisi lay out, ujarnya lokasi eksisting buffer zone pelabuhan Priok sejalan dengan perubahan Rencana Induk Pelabuhan (RIP) Tanjung Priok yang mengalokasikan area buffer zone dan check point, yang terintegrasi dengan layanan pelabuhan dan eastern akses.

Capt Wisnu menegaskan, buffer zone berfungsi menyangga wilayah utama sehingga dapat meningkatkan kinerja layanan pelabuhan khususnya kelancaran arus barang di wilayah pelabuhan Tanjung Priok.

“Selain itu, buffer zone juga berfungsi agar pendistribusian pergerakan truk di pelabuhan yang lebih merata, mengurangi potensi kemacetan dan optimalisasi penggunaan resources,” ucapnya.

Saat ini buffer zone di pelabuhan Tanjung Priok berada di area Kalijapat dan eks JICT-2.

“Untuk area buffer zone yang diluar pelabuhan akan kami bahas bersama dengan BPTJ dan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta,” ucapnya.

Adapun check point, paparnya bermanfaat memberikan kepastian, kordinasi dan komunikaai antara terminal dan pelaku usaha.

“Opsi pengelola buffer zone dan check point di luar pelabuhan formulasinya bisa berupa pengusahaan bersama penyediaan lahan dan penyediaan fasilitas. Ada juga opsi integrasi dan koneksi Cikarang Dry Port (CDP) sebagai fungsi chek point tersebut,” ucap Capt Wisnu.

Dalam kesempatan itu, General Manager Pelindo Regional 2 Tanjung Priok M Hadi Syafitri, mengungkapkan faktor potensi kemacetan pelabuhan Tanjung Priok, yakni selama ini pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan sentral di Indonesia dan terus bergeraknya pertunbuhan sektor industri.

“Namun saat ini kemacetan-kemacetan sudah bisa kita minimalisir dengan berbagai program yang telah kami lakukan,” ujarnya.
Wakil Kepala Dishub DKI Jakarta, Chaidir dalam paparannya menyoroti operasional kendaraan angkutan barang dari dan menuju pelabuhan Tanjung Priok.

Dia mengatakan untuk menghindari kemacetan, Pemprov DKI sedang menyiapkan berbagai regulasi termasuk untuk angkutan barang yang berhubungan dengan dokumen barang dan check point sesuai ketentuan yang ada.